GamaNews.id — BANDAR LAMPUNG,, Menanggapi beredarnya informasi adanya dugaan pengaturan opini wajar tanpa pengecualian ( WTP ), Ketua Gerakan masyarakat Lampung ( Gamapela ) Tonny Bakri minta Aparat penegak hukum Usut tuntas kasus tersebut
Tonny Bakri mengatakan, apabila benar terdapat praktik gratifikasi serta pengaturan opini hasil pemeriksaan keuangan daerah, maka hal tersebut suatu bentuk pengkhianatan terhadap prinsip dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
” Kami meminta KPK, Kortas Tipikor Polri, serta pihak terkait untuk mengusut tuntas dugaan pengaturan opini WTP BPK yang mencuat di Provinsi Lampung, Jangan sampai opini WTP dijadikan alat untuk menutupi dugaan penyimpangan anggaran daerah yang merugikan masyarakat,” ujar Ketua Gamapela.
Tonny Bakri juga menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka proses pemeriksaan keuangan daerah, sehingga setiap dugaan penyimpangan harus ditangani secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Lembaga swadaya masyarakat LSM Gamapela Lampung mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan terhadap Dugaan adanya oknum – oknum yang terlibat serta ditemukan oknum yang menyalahgunakan kewenangannya, dalam proses pemeriksaan maupun pemberian opini terkait laporan keuangan
” Kami berharap penanganan kasus ini dilakukan secara objektif dan terbuka kepada publik. Jika memang ada pihak yang terbukti terlibat, harus diproses sesuai hukum yang berlaku agar menjadi efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara,” tegas Tonny Bakri
Gamapela juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi proses penegakan hukum serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi “. Tutupnya